Sidebar Menu

hero_eilham.png
hero_program_badilag_2025.jpeg
Slide
previous arrow
next arrow
  • Beranda
  • Profil SatkerTentang Pengadilan
    • Visi Dan Misi Pengadilan
    • Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan
    • Wilayah Yuridiksi
    • Struktur Organisasi
    • Sejarah Pengadilan
    • Daftar Nama Mantan Pimpinan
    • Alamat Dan Kontak Pengadilan
  • Informasi UmumManajemen Peradilan
    • Standar Operasional Prosedur
    • Proggram Kerja
    • Laporan Tahunan
    • Regulasi
  • KepaniteraanInfo Berperkara
    • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
    • Layanan E-Court
    • Direktori Putusan
    • Prosedur Berperkara
    • Hak - Hak Pencari Keadilan
    • Hak - Hak Proses Persidangan
    • Tata Tertib Persidangan
    • Jadwal Persidangan
    • Mediasi
      • Prosedur Mediasi
      • Daftar Nama Mediator
    • Statistik Perkara
    • Panggilan Ghaib
    • Delegasi Atau Tabayun
    • Biaya Proses Berperkara
    • Biaya Hak - Hak Kepaniteraan
    • Radius Biaya Panggilan
    • Laporan Penggunaan Biaya Perkara
    • Laporan Pengembalian Sisa Panjar
    • Berperkara Tanpa Biaya (Prodeo)
    • Pos Bantuan Hukum
    • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
  • KesekretariatanInformasi Administratif
    • Profil Pejabat Dan Pegawai
    • Data Statistik Pegawai
    • LHKPN
    • LHKASN
    • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    • Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    • Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
    • Neraca Keuangan
    • Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    • Daftar Aset Dan Inventaris
    • Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
    • Rencana Strategis (Renstra)
    • Rencana Kerja Tahunan (RKT)
    • Rencana Aksi Kinerja
    • Perjanjian kinerja (PK)
    • Indikator Kinerja Utama (IKU) & Reviu IKU
    • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    • Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
    • Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
  • Layanan PublikPelayanan Masyarakat
    • Standar & Maklumat Pelayanan
    • Jam Kerja Pelayanan
    • Fasilitas Publik
    • SOP Pelayanan Publik
    • Petugas Informasi PTSP Dan Pengaduan
    • Layanan Informasi
      • Kategori Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Hak - Hak Pemohon Informasi
      • Prosedur Keberatan Atas Permintaan Informasi
      • Biaya Memperoleh Informasi
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
    • Layanan Pengaduan
      • Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI
      • Prosedur Pengaduan
      • Hak Hak Pelapor Dan Terlapor
      • Laporan Rekapitulasi Pengaduan
      • Jenis Hukuman Disiplin
    • Pengawasan
      • Pedoman Pengawasan
      • Kode Etik Hakim
      • Daftar Nama Pejabat Pengawas
      • Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
    • Informasi Lainnya
      • Prosedur Evakuasi
      • Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
      • Petunjuk Penggunaan Fitur Disabilitas
    • Pengumuman CPNS
  • PublikasiArtikel & Galeri
    • Cetak Biru MA
    • Arsip Berita
    • Arsip Pengumuman Pusat
    • Arsip Artikel
    • Arsip Multimedia
    • Arsip Hasil Penelitian
    • Arsip Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga (MoU)
    • Regulasi / Aturan
    • Arsip Agenda Kegiatan
    • Arsip Pengumuman PTA
    • Arsip Berita Instansi Lain
    • Arsip Prestasi
  • Informasi LainStatistik & Tautan
    • Statistik Website
    • Pedoman Pengelolaan Website
Details
Category: Berita Instansi Lain
18.Jul
Hits: 722

KPU Kota Palu Dapatkan Pendampingan dari Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

KPU KOTA PALU DAPATKAN PENDAMPINGAN DARI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1 KPU Kota Palu Dapatkan Pendampingan dari Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Palu, kota-palu.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menunjukkan keseriusannya dalam upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam rangka memperkuat langkah tersebut, KPU Kota Palu mendapat pendampingan dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palu, salah satu instansi yang telah berhasil meraih predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kamis, 17 Juli 2025.

Kegiatan pendampingan ini berlangsung di Kantor KPU Kota Palu dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dan sekretariat KPU Kota Palu, serta tim dari PTA Palu, hadir langsung Wakil Ketua PTA Sulteng, Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, SH., M.H, bersama jajaran, yakni Panitera Hj. Suhartina, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Agus Sukamto, Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Safaat, serta Pranata Komputer Ahli Muda Muhammad Syahdimas Yusrin membagi pengalaman langsung mengenai strategi pembangunan Zona Integritas yang telah mereka terapkan dengan sukses.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menyampaikan apresiasi atas kesediaan PTA Palu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ia menegaskan bahwa KPU Kota Palu berkomitmen untuk belajar dan menerapkan praktik-praktik terbaik dari instansi yang telah lebih dulu mencapai keberhasilan dalam reformasi birokrasi.

“Kami menyambut baik pendampingan ini sebagai bagian dari upaya pembenahan internal dan peningkatan kualitas layanan publik. Belajar dari lembaga yang telah berhasil meraih WBK adalah langkah yang sangat strategis. Kami ingin menjadikan KPU Kota Palu sebagai lembaga yang bersih, transparan, dan profesional,” ujar Idrus.

Tim dari PTA Palu memaparkan tahapan-tahapan penting dalam pembangunan Zona Integritas, mulai dari pencanangan, pelaksanaan enam area perubahan, hingga strategi menghadapi penilaian Tim Evaluator dari Kemenpan-RB. Tak hanya itu, PTA Palu juga berbagi pengalaman dalam membangun budaya kerja yang akuntabel serta pentingnya peran seluruh pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi.

Pendampingan ini menjadi bagian penting dari roadmap KPU Kota Palu menuju WBK, sejalan dengan upaya memperkuat integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima di lingkungan KPU.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, di mana para pegawai KPU Kota Palu menyampaikan berbagai pertanyaan serta berdiskusi tentang langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan di unit kerja masing-masing.

Dengan adanya pendampingan ini, KPU Kota Palu berharap dapat semakin mantap melangkah dalam pembangunan Zona Integritas dan meraih predikat WBK dalam waktu dekat.

#KPUPalu #KPUKotaPalu #PTAPalu #ZonaIntegritas #WBK2025
#ReformasiBirokrasi #WilayahBebasDariKorupsi #GoodGovernance #PelayananPublik #BirokrasiBersih #AparaturBerintegritas

[Humas KPU Kota Palu, cml/ft rudy/ed rudy]

Sumber: https://kota-palu.kpu.go.id/blog/read/kpu-kota-palu-dapatkan-pendampingan-dari-pengadilan-tinggi-agama-palu-dalam-rangka-pembangunan-zona-integritas-menuju-wbk

Next article: PTA Palu Dampingi KPU Wujudkan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi Next