REGULASI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan SEMA No. 5 Tahun 1994 tentang Administrasi
5. SEMA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan SEMA No. 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi
6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim
7. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
8. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
9. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
12. KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyaHakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyaKetentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
14. KMA Nomor 69/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas KMA Nomor 71/ KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
15. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
16. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
17. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
18. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun tentang Peradilan Agama
19. SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
20. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
23. Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
25. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
26. KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukkan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Cakim Terpadu
27. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
28. SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Tinggi dan Hakim
30. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung
31. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
32. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan
33. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2015-2019
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
35. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
36. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
37. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
38. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan