Sidebar Menu

hero_eilham.png
hero_program_badilag_2025.jpeg
Slide
previous arrow
next arrow
  • Beranda
  • Profil SatkerTentang Pengadilan
    • Visi Dan Misi Pengadilan
    • Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan
    • Wilayah Yuridiksi
    • Struktur Organisasi
    • Sejarah Pengadilan
    • Daftar Nama Mantan Pimpinan
    • Alamat Dan Kontak Pengadilan
  • Informasi UmumManajemen Peradilan
    • Standar Operasional Prosedur
    • Proggram Kerja
    • Laporan Tahunan
    • Regulasi
  • KepaniteraanInfo Berperkara
    • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
    • Layanan E-Court
    • Direktori Putusan
    • Prosedur Berperkara
    • Hak - Hak Pencari Keadilan
    • Hak - Hak Proses Persidangan
    • Tata Tertib Persidangan
    • Jadwal Persidangan
    • Mediasi
      • Prosedur Mediasi
      • Daftar Nama Mediator
    • Statistik Perkara
    • Panggilan Ghaib
    • Delegasi Atau Tabayun
    • Biaya Proses Berperkara
    • Biaya Hak - Hak Kepaniteraan
    • Radius Biaya Panggilan
    • Laporan Penggunaan Biaya Perkara
    • Laporan Pengembalian Sisa Panjar
    • Berperkara Tanpa Biaya (Prodeo)
    • Pos Bantuan Hukum
    • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
  • KesekretariatanInformasi Administratif
    • Profil Pejabat Dan Pegawai
    • Data Statistik Pegawai
    • LHKPN
    • LHKASN
    • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    • Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    • Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
    • Neraca Keuangan
    • Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    • Daftar Aset Dan Inventaris
    • Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
    • Rencana Strategis (Renstra)
    • Rencana Kerja Tahunan (RKT)
    • Rencana Aksi Kinerja
    • Perjanjian kinerja (PK)
    • Indikator Kinerja Utama (IKU) & Reviu IKU
    • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    • Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
    • Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
  • Layanan PublikPelayanan Masyarakat
    • Standar & Maklumat Pelayanan
    • Jam Kerja Pelayanan
    • Fasilitas Publik
    • SOP Pelayanan Publik
    • Petugas Informasi PTSP Dan Pengaduan
    • Layanan Informasi
      • Kategori Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Hak - Hak Pemohon Informasi
      • Prosedur Keberatan Atas Permintaan Informasi
      • Biaya Memperoleh Informasi
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
    • Layanan Pengaduan
      • Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI
      • Prosedur Pengaduan
      • Hak Hak Pelapor Dan Terlapor
      • Laporan Rekapitulasi Pengaduan
      • Jenis Hukuman Disiplin
    • Pengawasan
      • Pedoman Pengawasan
      • Kode Etik Hakim
      • Daftar Nama Pejabat Pengawas
      • Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
    • Informasi Lainnya
      • Prosedur Evakuasi
      • Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
      • Petunjuk Penggunaan Fitur Disabilitas
    • Pengumuman CPNS
  • PublikasiArtikel & Galeri
    • Cetak Biru MA
    • Arsip Berita
    • Arsip Pengumuman Pusat
    • Arsip Artikel
    • Arsip Multimedia
    • Arsip Hasil Penelitian
    • Arsip Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga (MoU)
    • Regulasi / Aturan
    • Arsip Agenda Kegiatan
    • Arsip Pengumuman PTA
    • Arsip Berita Instansi Lain
    • Arsip Prestasi
  • Informasi LainStatistik & Tautan
    • Statistik Website
    • Pedoman Pengelolaan Website
Details
Category: Berita Instansi Lain
17.Jun
Hits: 872

KPU Kota Palu Studi Banding ke PTA, Siapkan Diri Menuju Wilayah Bebas Korupsi

KPU KOTA PALU STUDI BANDING KE PTA, SIAPKAN DIRI MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

IMG 20250617 WA0008

Foto: Dok KPU Kota Palu

POTRETCELEBES, Palu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu melakukan studi banding ke kantor Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palu, Senin (16/6/2025), dalam rangka mempersiapkan diri menuju pencanangan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Ketua KPU Kota Palu, Idrus, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari langsung praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan PTA Palu, yang sejak tahun 2020 telah ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat WBK.

“Kami ingin belajar langsung dari pengalaman nyata. PTA Palu sudah lebih dulu berhasil mencapai status WBK. Kami perlu menyerap tips, trik, budaya kerja, dan perubahan mindset yang mereka terapkan,” ujar Idrus kepada potretcelebes.com

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 12.15 WITA itu diikuti oleh empat komisioner KPU Palu, sekretaris, dan sejumlah staf dari berbagai unit, termasuk petugas keamanan, kebersihan, serta pelayanan hukum.

Mereka melakukan kunjungan mobile ke sejumlah area pelayanan PTA Palu, menyimak penjelasan naratif dari tiap ruang kerja, dan mengakhiri rangkaian kegiatan dengan sesi tanya jawab di aula kantor PTA.

Menurut Idrus, pembentukan zona integritas di lingkungan KPU mengacu pada enam kriteria utama sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021. Untuk itu, diperlukan dua hal mendasar: perubahan pola pikir dari seluruh jajaran serta penciptaan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pelayanan.

Sebagai salah satu dari 16 satuan kerja (satker) se-Indonesia yang sedang dipersiapkan oleh KPU RI menuju WBK dari total 500 satker, KPU Palu menilai kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat proses penilaian dan pembenahan internal menjelang hasil seleksi tahap pertama.

“Kami bersyukur Wakil Ketua PTA Palu dan seluruh tim menerima kami dengan baik dan terbuka dalam berbagi pengalaman. Bahkan telah disepakati kelanjutan kerja sama ini dalam bentuk kolaborasi konten edukatif, seperti podcast bersama,” tambah Idrus.

Idrus berharap bahwa studi banding ke PTA Palu akan memperkaya wawasan dan menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai KPU untuk lebih siap dalam membangun zona integritas dan mewujudkan lembaga yang bersih dari praktik korupsi.

Sumber: https://potretcelebes.com/2025/06/17/kpu-kota-palu-studi-banding-ke-pta-siapkan-diri-menuju-wilayah-bebas-korupsi/

Previous article: PTA Palu Dampingi KPU Wujudkan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi Prev Next article: UIN Palu dan Pengadilan Tinggi Agama Palu Teken MoU Next