Sidebar Menu

hero_eilham.png
hero_program_badilag_2025.jpeg
Slide
previous arrow
next arrow
  • Beranda
  • Profil SatkerTentang Pengadilan
    • Visi Dan Misi Pengadilan
    • Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan
    • Wilayah Yuridiksi
    • Struktur Organisasi
    • Sejarah Pengadilan
    • Daftar Nama Mantan Pimpinan
    • Alamat Dan Kontak Pengadilan
  • Informasi UmumManajemen Peradilan
    • Standar Operasional Prosedur
    • Proggram Kerja
    • Laporan Tahunan
    • Regulasi
  • KepaniteraanInfo Berperkara
    • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
    • Layanan E-Court
    • Direktori Putusan
    • Prosedur Berperkara
    • Hak - Hak Pencari Keadilan
    • Hak - Hak Proses Persidangan
    • Tata Tertib Persidangan
    • Jadwal Persidangan
    • Mediasi
      • Prosedur Mediasi
      • Daftar Nama Mediator
    • Statistik Perkara
    • Panggilan Ghaib
    • Delegasi Atau Tabayun
    • Biaya Proses Berperkara
    • Biaya Hak - Hak Kepaniteraan
    • Radius Biaya Panggilan
    • Laporan Penggunaan Biaya Perkara
    • Laporan Pengembalian Sisa Panjar
    • Berperkara Tanpa Biaya (Prodeo)
    • Pos Bantuan Hukum
    • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
  • KesekretariatanInformasi Administratif
    • Profil Pejabat Dan Pegawai
    • Data Statistik Pegawai
    • LHKPN
    • LHKASN
    • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    • Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    • Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
    • Neraca Keuangan
    • Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    • Daftar Aset Dan Inventaris
    • Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
    • Rencana Strategis (Renstra)
    • Rencana Kerja Tahunan (RKT)
    • Rencana Aksi Kinerja
    • Perjanjian kinerja (PK)
    • Indikator Kinerja Utama (IKU) & Reviu IKU
    • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    • Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
    • Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
  • Layanan PublikPelayanan Masyarakat
    • Standar & Maklumat Pelayanan
    • Jam Kerja Pelayanan
    • Fasilitas Publik
    • SOP Pelayanan Publik
    • Petugas Informasi PTSP Dan Pengaduan
    • Layanan Informasi
      • Kategori Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Hak - Hak Pemohon Informasi
      • Prosedur Keberatan Atas Permintaan Informasi
      • Biaya Memperoleh Informasi
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
    • Layanan Pengaduan
      • Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI
      • Prosedur Pengaduan
      • Hak Hak Pelapor Dan Terlapor
      • Laporan Rekapitulasi Pengaduan
      • Jenis Hukuman Disiplin
    • Pengawasan
      • Pedoman Pengawasan
      • Kode Etik Hakim
      • Daftar Nama Pejabat Pengawas
      • Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
    • Informasi Lainnya
      • Prosedur Evakuasi
      • Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
      • Petunjuk Penggunaan Fitur Disabilitas
    • Pengumuman CPNS
  • PublikasiArtikel & Galeri
    • Cetak Biru MA
    • Arsip Berita
    • Arsip Pengumuman Pusat
    • Arsip Artikel
    • Arsip Multimedia
    • Arsip Hasil Penelitian
    • Arsip Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga (MoU)
    • Regulasi / Aturan
    • Arsip Agenda Kegiatan
    • Arsip Pengumuman PTA
    • Arsip Berita Instansi Lain
    • Arsip Prestasi
  • Informasi LainStatistik & Tautan
    • Statistik Website
    • Pedoman Pengelolaan Website
Details
Category: Berita Seputar Pengadilan
14.Jul
Hits: 2329

Akan Canangkan Pembangunan Zona Integritas, Ketua PTA. Palu Temui Gubernur Sulawesi Tengah

Akan Canangkan Pembangunan Zona Integritas, Ketua PTA Palu Temui Gubernur Sulawesi Tengah

Palu|www.pta-palu.go.id

Dijadwalkan 31 Januari 2019 mendatang, PTA. Palu akan melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Terkait hal tersebut, Ketua PTA. Palu, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H didampingi Panitera, Abdul Wahid, S.H.,M.Hum, Sekretaris, Sutarno, S.H.,M.H., Kabag. Umum dan Keuangan, Agus Sukamto, S.Ag dan Kasubag. Tata Usaha dan Rumah Tangga, Ruly Adhiyaksa, S.H.,M.M menemui Gubernur Sulawesi Tengah, Longky Djanggola di ruang kerjanya, Senin, 21 Januari 2019 untuk meminta kesediaannya menjadi salah satu saksi dalam acara tersebut.

Menanggapi permintaan tersebut, Longky Djanggola menyambut baik dan menyatakan kesediaan untuk menjadi saksi pada acara tersebut.

Selan itu, Abu Huraerah juga menyampaikan perihal tambahan satker Pengadilan Agama di wilayah PTA. Palu yaitu Pengadilan Agama Ampana yang telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI , 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara bersama 85 Pengadilan baru lainnya.

Longky Djanggola merespon dengan baik penambahan satker tersebut sehingga memudahkan masyarakat ampana dalam berperkara, baik dari segi jarak maupun biaya (mengingat selama ini masyarakat ampana yang berperkara harus menempuh jarak yang jauh dan ongkos yang mahal ke Pengadilan Agama Poso. red).

“Tentunya pelayanan pengadilan kepada masyarakat ampana akan lebih maksimal dengan hadirnya Pengadilan Agama Ampana”, ujar Gubernur kelahiran Palu tersebut.

Selain Gubernur Sulteng, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah juga menyatakan kesediaan untuk menjadi saksi pada acara pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah. (iin)

Previous article: PTA. Palu Launching Aplikasi E - Justice. Prev Next article: PTA. Palu Sukses Gelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM Next