Ikuti Lokakarya Kurikulum FSH UIN Palu, Hakim Tinggi PTA Palu Beri Penguatan

Palu||www.pta-palu.goid

Konsekwensi alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, berdampak perubahan pada banyak aspek, diantaranya nomen klatur fakultas dan kurikulum. Untuk itu pada Sabtu dan Ahad (23-24/10) digelar acara bertajuk “Lokakarya Kurikulum Berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Menuju Penguatan Fakutas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Datokarama” di Ballroom Parama Su Hotel Palu.

Dekan FSH, Dr. Gani Jumat, M.Ag, dalam sambutannya menyatakan bahwa lokakarya ini merupakan review kurikulum agar keberadaan fakultas yang baru mampu menjawab perubahan. “Review ini merupakan karakter dasar Fakultas Syariah yang selalu berubah sesuai kondisi zaman, sebagaimana kaidah fikih Al hukmu yaduru ma’al illati wujudan wa ‘adaman,” jelasnya. Ditambahkan Dekan yang pakar hadits ini, bahwa review kurikulum juga sebagai ikhtiyar yang mahal harganya untuk meningkatkan bobot kualitas akademik.

Sementara Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Prof. Dr. H. Abidin Djafar, M.Ag, yang membuka lokakarya menegaskan bahwa review kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum direncanakan akan dibahas pada tingkat nasional beberapa waktu lagi. Oleh karenanya menurut Guru Besar Hukum Islam UIN Palu ini, inisiatif FSH tersebut merupakan inisiatif yang hebat sehingga patut direspon dengan baik. “Perubahan dari Fakultas Syari’ah ke Fakultas Syari’ah dan Hukum merupakan hajat yang bersifat darurat, sehingga perlu diberi masukan-masukan terbaik,” tegas beliau penuh semangat.

Lokakarya ini juga mengundang beberapa stake holder, antara lain Universitas Tadulako (Untad), Universitas AlKhairat (Unisa), Universitas Islam Muhammadiyah (Unismuh), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Pengadilan Tinggi Agama Palu (PTA Palu). Masing-masing stake holder diharapkan dapat memberikan input terbaik sebagai bahan kajian FSH dalam menyusun kurikulum berbasis KKNI yang marketable.

PTA Palu yang diwakili Hakim Tinggi, Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, SH, MH, ikut memberikan masukan, diawali dengan sebuah statemen bahwa Fakultas Syari’ah adalah anak kandung dari Peradilan Agama. Olehnya PTA Palu merasa ikut memiliki dan menaruh harapan yang tinggi kepada Fakultas Syari’ah, agar mampu menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan pada Peradilan Agama. “Kami sangat berharap agar produk Fakultas Syari’ah UIN Palu mampu bersaing dan berhasil memenangkan kompetisi dengan kompetitor dari perguruan tinggi lain dalam mengisi SDM pada beberapa formasi Mahkamah Agung, khususnya di lingkungan peradilan agama,” tambah Pak Ghofur penuh harap. Menurutnya, kurikulum FSH harus adaptif dan akomodatif, baik dengan kebutuhan riil masyarakat maupun formasi pada Kementerian/ Lembaga. “Ada baiknya tim FSH UIN Palu melakukan studi banding khusus kurikulum ke perguruan tinggi lain, dengan menerapkan strategi ATM (Amati Teliti Modifikasi),” ungkapnya. Selain itu diusulkan agar FSH membuka Program Pendidikan Advokat (PPA) bagi alumni FSH, dan membuat aplikasi Tracer Study yang memuat data alumni.

Terkait dengan relasi mutualistik antara PTA Palu dengan UIN (IAIN) Palu, pada bulan September 2019 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU). Nota tersebut masih berjalan aktif hingga kini dengan beberapa program dan kegiatan, antara lain : fasilitasi perkuliahan program S.1 hingga S.3 khusus bagi pegawai/ hakim PTA Palu dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum PTA Palu, program magang dan kuliah kerja profesi mahasiswa, penelitian, dan seminar.

Beberapa usulan tersebut, diharapkan dapat memberi penguatan bagi tersusunnya kurikulum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Palu yang standar serta kompetitif. (gfr).