Lagi, Hakim Tinggi PTA Palu Tampil Dalam Seminar Nikah Beda Agama

Palu || www.pta-palu.go.id

Baru-baru ini (25/5) di kota Palu dihelat seminar hukum tentang nikah beda agama.   Inisiasi datang dari komunitas mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HMPS-HK) Universitas Islam Negeri ( UIN ) Datokarama Palu. Seminar yang diselenggarakan di Auditorium Korem 132/Tadulako Palu tersebut, selain dihadiri para dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Palu serta mahasiswa perguruan tinggi lain dari berbagai jurusan, seperti Akutansi, Antropologi, Sosiologi, dan Kesehatan Masyarakat, juga dihadiri oleh Danrem 132/Tadulako yang diwakili oleh Mayor Mansur L.

Seminar hukum yang mengangkat topik “Menelaah Isu Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” tersebut, ternyata sangat menarik minat mahasiswa, mengingat pemberitaan isu nikah beda agama sedang viral di medsos. Bertindak sebagai nara sumber Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H, M.H., (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palu), dan Dr. Muayyadah, LC., M.H.I. (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Datokarama Palu).

Ketua Prodi Hukum Keluarga UIN Palu, Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar hukum kali ini terlihat sangat serasi, dimana praktisi dan akademisi menjadi narasumber. Beliau juga menyampaikan bahwa data perkawinan beda agama di Indonesia cukup mencengangkan, dimana angkanya telah menembus lebih dari seribu kasus. Oleh karenanya menurut Sitti Nurkhaerah, seminar hukum pernikahan beda agama kali ini sangat penting artinya dalam rangka memberikan bekal pengetahuan bagi para mahasiswa.

Sementara dalam kata sambutan Mayor Mansur L yang mewakili Danrem 132/ Tadulako, beliau menyampaikan bahwasanya hukum pernikahan beda agama dalam agama Islam adalah dilarang. Pernikahan yang demikian menurut beliau justru membuat keadaan suatu keluarga menjadi tidak stabil.

Selanjutnya Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Datokarama Palu, Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I. menuturkan strategi pasangan menikah beda agama, dimana pada awalnya Islam dijadikan sebagai legitimasi atas perkawinan beda agama. Namun setelah selesainya prosesi ijab kabul, salah satu pihak mempelai kembali ke agama semula (selain Islam). Tidak lupa Ibu Wakil Dekan mengajak para peserta seminar untuk secara seksama mengikuti materi pembahasan pernikahan beda agama yang sangat penting ini, yang berguna bukan saja bagi mahasiswa sendiri, namun juga generasi muda pada umumnya.

Nara sumber pertama, Dr. Muayyadah, Lc., M.H.I. membahas pernikahan beda agama dari sudut pandang hukum Islam. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa landasan hukum dalam Islam yang pada mulanya membolehkan pernikahan beda agama. Dengan adanya landasan tersebut para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya terutama dalam segi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Meski demikian hanya wanita ahlu kitab saja yang diperbolehkan untuk dinikahi pria muslim. Ulama besar seperti Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwasanya menikahi wanita ahlu kitab boleh hukumnya. Hal ini sebagaimana fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradhawy pada tahun 2014 yang berisi: “Kebolehan hanya berlaku bagi muslim yg menikahi wanita ahlu kitab dengan syarat ia beriman kepada Allah, bukan kafir harby, dan tidak ada mudharat”. Bertolak belakang dari fatwa tersebut, jauh sebelum fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qaradhawy, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2004 yakni Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 yang berisi: “Haram hukumnya dan tidak sah akadnya nikah beda agama ...”

Selanjutnya Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H., memaparkan materi terkait nikah beda agama dalam perspektif hukum positif. Menurut beliau, pada dasarnya hukum positif Indonesia tidak memberi peluang nikah beda agama. Ditegaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal2 (1) UU Nomor 1/1974). Larangan nikah beda agama juga diatur dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahkan lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga memperkuat peran hukum agama dalam pernikahan, hal ini terlihat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap Judicial Review Pasal 2 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Mengadili : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. Dari putusan tersebut, maka bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berubah. Poin penting dalam pertimbangan putusan MK tersebut adalah terkait penguatan hukum agama sebagai barometer keabsahan perkawinan, dan praktek pernikahan beda agama dinilai sebagai praktek pelanggaran konstitusi.

Usai pemaparan materi, diberikan kesempatan tanya jawab yang dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta seminar . Mengingat pentingnya seminar ini, nampaknya seminar hukum nikah beda agama sangat mendesak untuk diadakan pada forum dan kalangan yang lebih luas lagi. (uki).