PTA. Palu Gelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Pengadilan Agama

“Adapun esensi dari bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset ini sejatinya adalah untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan jujur dalam pengelolaan anggaran serta rapi dalam pembukuan sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat”.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua PTA. Palu, Drs. H. Dudung, S.H.,M.H. ketika membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada Rabu, (22/11) di hotel Jazz Palu yang diikuti oleh seluruh Sekretaris, Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama se Sulawesi Tengah serta pengelola keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Pada kegiatan tersebut, para peserta menerima materi tentang Kebijakan Mahkamah Agung, Kebijakan Registrasi Hibah, Rencana Kebutuhan BMN, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara, Penatausahaan BMN melalui Aplikasi Sadewa, Penatausahaan Keuangan melalui Aplikasi E-BIMA dan hadir sebagai pemateri adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Palu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Biro Keuangan Mahkamah Agung. Adapun dua pemateri terakhir menyampaikan materi secara daring melalui zoom meeting.

Setelah membuka secara resmi kegiatan bimtek tersebut, Wakil Ketua PTA. Palu memberikan materi tentang kebijakan Mahkamah Agung. Dimana Wakil Ketua kelahiran Ciamis tersebut menyampaikan kembali hasil Sosialisasi Rakor Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang diikuti oleh seluruh Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia pada 7 s.d 10 Nopember 2023 lalu, bertempat di Hotel Sunlake Sunter.

Pada kesempatan tersebut, mantan Hakim Tinggi PTA. Jakarta tersebut menyampaikan materi tentang Perma 07 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Perma 08 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Perma 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Selain itu, Wakil Ketua PTA. Palu juga menyampaikan materi tentang Cuti Hakim dan Pegawai Negeri Sipil yang diatur oleh beberapa regulasi yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, PERMA No. 07 Tahun 2016, Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 dan Surat Edaran SEKMA No. 13 Tahun 2019.

Bimbingan Teknis tersebut sendiri dilaksanakan selama 3 hari pada 22 s.d 24 Nopember 2023.

(IM/Foto : Ryan)