Sidebar Menu

hero_eilham.png
hero_program_badilag_2025.jpeg
Slide
previous arrow
next arrow
  • Beranda
  • Profil SatkerTentang Pengadilan
    • Visi Dan Misi Pengadilan
    • Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan
    • Wilayah Yuridiksi
    • Struktur Organisasi
    • Sejarah Pengadilan
    • Daftar Nama Mantan Pimpinan
    • Alamat Dan Kontak Pengadilan
  • Informasi UmumManajemen Peradilan
    • Standar Operasional Prosedur
    • Proggram Kerja
    • Laporan Tahunan
    • Regulasi
  • KepaniteraanInfo Berperkara
    • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
    • Layanan E-Court
    • Direktori Putusan
    • Prosedur Berperkara
    • Hak - Hak Pencari Keadilan
    • Hak - Hak Proses Persidangan
    • Tata Tertib Persidangan
    • Jadwal Persidangan
    • Mediasi
      • Prosedur Mediasi
      • Daftar Nama Mediator
    • Statistik Perkara
    • Panggilan Ghaib
    • Delegasi Atau Tabayun
    • Biaya Proses Berperkara
    • Biaya Hak - Hak Kepaniteraan
    • Radius Biaya Panggilan
    • Laporan Penggunaan Biaya Perkara
    • Laporan Pengembalian Sisa Panjar
    • Berperkara Tanpa Biaya (Prodeo)
    • Pos Bantuan Hukum
    • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
  • KesekretariatanInformasi Administratif
    • Profil Pejabat Dan Pegawai
    • Data Statistik Pegawai
    • LHKPN
    • LHKASN
    • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    • Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    • Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
    • Neraca Keuangan
    • Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    • Daftar Aset Dan Inventaris
    • Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
    • Rencana Strategis (Renstra)
    • Rencana Kerja Tahunan (RKT)
    • Rencana Aksi Kinerja
    • Perjanjian kinerja (PK)
    • Indikator Kinerja Utama (IKU) & Reviu IKU
    • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    • Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
    • Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
  • Layanan PublikPelayanan Masyarakat
    • Standar & Maklumat Pelayanan
    • Jam Kerja Pelayanan
    • Fasilitas Publik
    • SOP Pelayanan Publik
    • Petugas Informasi PTSP Dan Pengaduan
    • Layanan Informasi
      • Kategori Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Hak - Hak Pemohon Informasi
      • Prosedur Keberatan Atas Permintaan Informasi
      • Biaya Memperoleh Informasi
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
    • Layanan Pengaduan
      • Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI
      • Prosedur Pengaduan
      • Hak Hak Pelapor Dan Terlapor
      • Laporan Rekapitulasi Pengaduan
      • Jenis Hukuman Disiplin
    • Pengawasan
      • Pedoman Pengawasan
      • Kode Etik Hakim
      • Daftar Nama Pejabat Pengawas
      • Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
    • Informasi Lainnya
      • Prosedur Evakuasi
      • Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
      • Petunjuk Penggunaan Fitur Disabilitas
    • Pengumuman CPNS
  • PublikasiArtikel & Galeri
    • Cetak Biru MA
    • Arsip Berita
    • Arsip Pengumuman Pusat
    • Arsip Artikel
    • Arsip Multimedia
    • Arsip Hasil Penelitian
    • Arsip Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga (MoU)
    • Regulasi / Aturan
    • Arsip Agenda Kegiatan
    • Arsip Pengumuman PTA
    • Arsip Berita Instansi Lain
    • Arsip Prestasi
  • Informasi LainStatistik & Tautan
    • Statistik Website
    • Pedoman Pengelolaan Website
Details
Category: Berita Seputar Pengadilan
17.Apr
Hits: 558

Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik PTA Jawa Barat

Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik PTA Jawa Barat

 

Bandung, PTA Jabar. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan surat dinas secara elektronik yang berpedoman pada surat keputusan Dirjen Badilag No. 1 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Peradilan Agama. PTA Jawa Barat pada hari Rabu, 29 Maret 2017 mengadakan Sosialisi tata naskah dinas elektronik di lingkungan PTA Jabar dengan nara sumber Sekretaris PTA Jawa Barat ( Drs. Ach. Jufri, SH. MH) di ruang serbaguna lt 2 PTA Jawa Barat. 

Dalam arahannya Sekretaris PTA Jabar menyampaikan :

  1. Instansi Pemerintah tidak terkecuali PTA Jabar harus mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan harus mampu memamfaakannya secara optimal sehingga dapat mendukung terwujudnya elektronik pemerintahan (e-goverment);
  2. TNDE diharapkan memenuhi azas elektronik, yaitu efektif dan  efisien, Ketepatan dan kecepatan, keterkaitan, bisa dipertanggungjawabkan dan lebih aman
  3. Server untuk tnde terpusat di badilag, server menyediakan aplikasi tnde, petugas melakukan scaning, setiap pengguna dapat menggunakan aplikasi tnde dengan login user name dan posward
  4. Aplikasi TNDE mencakup Agenda Surat Masuk, Agenda Surat Keluar, Disposisi, (perintah Atasan/ alur) dan Pembuatan Surat menggunakan Tamplate
  5. Diakhir pengarahannya Jufri mengatakan harus dibuatkan SK tentang admin tnde PTA Jabar dan mulai 1 April 2017 setiap unit kerja di lingkungan PTA Jawa Barat sudah mulai menggunakan tata naskah dinas elektronik.

(wwn)

Previous article: Pelantikan Panitera Baru Pengadilan Agama Bandung Prev