UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN ORGANIK	PENGELOLA DIPA
1.	H. ADRI, S.H., M.H. NIP. 196812122002121004	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	SARMAN SARIF, S.E.M.M. NIP. 198403012009121003	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	SAFAAT, S.H., M.M. NIP. 197502121998031006	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4.	HENDRAYANTO, S.H. NIP. 198612042009121004	Pranata Keuangan APBN Mahir	Bendahara Pengeluaran
5.	AFRIYANTI, S.E..M.M NIP. 197804252006042003	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
6.	JASMIN ANNIDA NANDITYA, A.Md. NIP. 199806072022032012	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Pengelola Aset

Details: 18 December 2024

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan :

A.	PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
	1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.	Unduh
	2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.	Unduh
	3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).	Unduh
	4.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Unduh
	5.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Unduh

B.	PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
	1.	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.	Unduh
	2.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.	Unduh
	3.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Unduh
	4.	Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Unduh
	5.	Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil..	Unduh
	6.	Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Unduh
	7.	Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.	Unduh
	8.	Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.	Unduh
	9.	Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	Unduh
	10.	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Unduh
	11.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Unduh
	12.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim	Unduh

C.	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
	1.	Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.	Unduh
	2.	Surat Edaran Direktorat Jenderal PerbendaharaanKementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Unduh
	3.	Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.	Unduh
	4.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.	Unduh
	5.	Surat Edaran Direktorat Jenderal PerbendaharaanKementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.	Unduh
	6.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.	Unduh
	7.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.	Unduh
	8.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.	Unduh
	9.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.	Unduh
	10.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.	Unduh
	11.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.	Unduh
	12.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.	Unduh
	13.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.	Unduh
	14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Unduh
	15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.	Unduh
	16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Unduh
	17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.	Unduh
	18.	Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.	Unduh
	19.	Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.	Unduh

D.	PEDOMAN LAINNYA
	1.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.	Unduh
	2.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.	Unduh
	3.	Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.	Unduh
	4.	Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.	Unduh
	5.	Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	Unduh
	6.	Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.	Unduh
	7.	Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035	Unduh

Details: 18 December 2024

A. Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai instansi pemerintah di Indonesia yang berada dalam Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berupaya untuk dapat menyelenggarakannya Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien, terbuka dan kompetitif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Rencana Umum Pengadaan Pengadilan Tinggi Agama Palu

No.	Tahun	DIPA 01	DIPA 04
1	2024	Unduh	Unduh
2	2023	Unduh	Unduh

C. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Untuk proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dilihat pada website LPSE Mahkamah Agung RI.

D. Mekanisme Keberatan dan Pengaduan Atas Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 77, mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

1.	Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
2.	Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
3.	APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
4.	APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
5.	Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
6.	Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7.	LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

Tab SOP Pelayanan Publik

SOP PELAYANAN PUBLIK

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa

More Articles …