Sidebar Menu

hero_eilham.png
hero_program_badilag_2025.jpeg
Slide
previous arrow
next arrow
  • Beranda
  • Profil SatkerTentang Pengadilan
    • Visi Dan Misi Pengadilan
    • Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan
    • Wilayah Yuridiksi
    • Struktur Organisasi
    • Sejarah Pengadilan
    • Daftar Nama Mantan Pimpinan
    • Alamat Dan Kontak Pengadilan
  • Informasi UmumManajemen Peradilan
    • Standar Operasional Prosedur
    • Proggram Kerja
    • Laporan Tahunan
    • Regulasi
  • KepaniteraanInfo Berperkara
    • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
    • Layanan E-Court
    • Direktori Putusan
    • Prosedur Berperkara
    • Hak - Hak Pencari Keadilan
    • Hak - Hak Proses Persidangan
    • Tata Tertib Persidangan
    • Jadwal Persidangan
    • Mediasi
      • Prosedur Mediasi
      • Daftar Nama Mediator
    • Statistik Perkara
    • Panggilan Ghaib
    • Delegasi Atau Tabayun
    • Biaya Proses Berperkara
    • Biaya Hak - Hak Kepaniteraan
    • Radius Biaya Panggilan
    • Laporan Penggunaan Biaya Perkara
    • Laporan Pengembalian Sisa Panjar
    • Berperkara Tanpa Biaya (Prodeo)
    • Pos Bantuan Hukum
    • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
  • KesekretariatanInformasi Administratif
    • Profil Pejabat Dan Pegawai
    • Data Statistik Pegawai
    • LHKPN
    • LHKASN
    • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    • Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    • Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
    • Neraca Keuangan
    • Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    • Daftar Aset Dan Inventaris
    • Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
    • Rencana Strategis (Renstra)
    • Rencana Kerja Tahunan (RKT)
    • Rencana Aksi Kinerja
    • Perjanjian kinerja (PK)
    • Indikator Kinerja Utama (IKU) & Reviu IKU
    • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    • Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
    • Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
  • Layanan PublikPelayanan Masyarakat
    • Standar & Maklumat Pelayanan
    • Jam Kerja Pelayanan
    • Fasilitas Publik
    • SOP Pelayanan Publik
    • Petugas Informasi PTSP Dan Pengaduan
    • Layanan Informasi
      • Kategori Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Hak - Hak Pemohon Informasi
      • Prosedur Keberatan Atas Permintaan Informasi
      • Biaya Memperoleh Informasi
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
    • Layanan Pengaduan
      • Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI
      • Prosedur Pengaduan
      • Hak Hak Pelapor Dan Terlapor
      • Laporan Rekapitulasi Pengaduan
      • Jenis Hukuman Disiplin
    • Pengawasan
      • Pedoman Pengawasan
      • Kode Etik Hakim
      • Daftar Nama Pejabat Pengawas
      • Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
      • Putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
    • Informasi Lainnya
      • Prosedur Evakuasi
      • Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
      • Petunjuk Penggunaan Fitur Disabilitas
    • Pengumuman CPNS
  • PublikasiArtikel & Galeri
    • Cetak Biru MA
    • Arsip Berita
    • Arsip Pengumuman Pusat
    • Arsip Artikel
    • Arsip Multimedia
    • Arsip Hasil Penelitian
    • Arsip Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga (MoU)
    • Regulasi / Aturan
    • Arsip Agenda Kegiatan
    • Arsip Pengumuman PTA
    • Arsip Berita Instansi Lain
    • Arsip Prestasi
  • Informasi LainStatistik & Tautan
    • Statistik Website
    • Pedoman Pengelolaan Website
Details
Category: Berita Seputar Pengadilan
01.Nov
Hits: 1314

Ketua PTA. Palu dan Sekretaris PTA. Palu Lakukan Observasi/Wawancara APM dan Pembinaan di PA. Donggala || (01/11/2021)

Ketua PTA. Palu dan Sekretaris PTA. Palu Lakukan Observasi/Wawancara APM dan Pembinaan di PA. Donggala

9c89d5a8 94ed 41c5 a810 bc90f238e9d0

Palu||www.pta-palu.go.id

Rabu (27/10/2021), Ketua PTA. Palu, Dr. Drs. H. Syahril, S.H.,M.H. dan Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H. melakukan observasi/wawancara Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan pembinaan di Pengadilan Agama Donggala.

Di hadapan seluruh hakim dan pegawai PA. Donggala, H. Syahril menyampaikan hal terkait Sasaran Mutu yang meliputi Plan, Do, Check dan Act.

“Semua tahap pada sasaran mutu ini merupakan satu entitas yang tidak terpisahkan, saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai target mutu yang diharapkan sesuai harapan pelanggan”,ujarnya.

Terkait hal tersebut, urainya lebih lanjut, implementasi Sasaran Mutu merupakan kunci peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meraih Zona Integritas WBK dan WBBM.

“Sasaran Mutu yang diimplementasikan dengan baik pada akhirnya akan memberi output pelayanan yang memuaskan dan berimplikasi pada meningkatnya penilaian kinerja triwulan satker oleh Badilag dan peningkatan rangking SIPP”,imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Sutarno menjelaskan tentang Risk Register yang merupakan rincian resiko-resiko yang telah diidentifikasi bersama dengan analisis dan bagaimana resiko tersebut akan diperlakukan.

“Risk Register ini harus dipahami oleh semua stakeholder bukan hanya pimpinan, dimana dengan pengelolaan resiko yang baik maka sasaran mutu yang merupakan target kerja mutu yang dicapai oleh satker baik dari level tertinggi sampai level terendah dapat tercapai”,jelasnya.

Lebih lanjut, Sekretaris kelahiran Ledokdawan, Jawa Tengah tersebut menyampaikan bahwa pengelolaan risk register yang baik dan penetapan sasaran mutu yang realistis perlu didukung dengan menetapkan manual mutu yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bahkan internasional atau dikenal dengan ISO 9001 : 2008.

“PA. Donggala sendiri telah memiliki kebijakan mutu yang merupakan dokumen pernyataan formal pimpinan dan semua jajarannya mengenai komitmen pengelolaan mutu produk layanan, selanjutnya kebijakan mutu tersebut harus didukung dengan sasaran mutu yang terukur untuk memastikan pencapaian kebijakan mutu”,imbuhnya.

Dalam ranah Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), jelasnya lebih lanjut maka rohnya adalah penerapan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action).

“Plan yaitu merencanakan, DO yaitu melaksanakan, Check yaitu melakukan monitoring dan Act yaitu tindak lanjut hasil monitoring. Yang menjadi catatan adalah bahwa rata-rata kelemahan satker pada poin Check dan Act dimana dalam tataran praktis dua siklus ini kerap dilupakan atau tidak diperhatikan atau dikelola”,urainya.

Pembinaan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan sidak, observasi dan wawancara implementasi APM yang dilakukan oleh Ketua PTA. Palu dan Sekretaris PTA. Palu sekaligus sebagai lead assessor Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (IM).

b13c14f8 bddc 4c2a 9f9c df3f966c239f


de5cbe50 7db3 492f a669 6c2e605a9526

Previous article: Diskusi Hukum Virtual PTA Palu Angkat Topik Peradilan Elektronik || (02/11/2021) Prev Next article: PTA. Palu Mendapat Apresiasi Pelaporan LPJ Bendahara dari KPPN Palu || (01/11/2021) Next